daza08313@gmail.com
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai Mei 2025 defisit Rp 21 triliun. Realisasi itu setara dengan 0,09% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). “Keseluruhan APBN kita posisi 31 Mei 2025 mengalami defisit Rp 21 triliun. Kalau bulan lalu (April) surplus Rp 4,3 triliun, bulan ini (Mei) defisit Rp 21 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025). Defisit APBN ini berarti pendapatan negara lebih kecil dibanding pengeluaran atau belanja negara. Pendapatan negara sampai Mei 2025 mencapai Rp 995,3 triliun atau 33,1% dari target, sementara belanja negara terealisasi sebesar Rp 1.016,3 triliun atau 28,1% dari target Lebih rinci dijelaskan, pendapatan negara yang terkumpul Rp 995,3 triliun sampai Mei 2025 berasal dari penerimaan pajak (Rp 683,3 triliun), kepabeanan dan cukai (Rp 122,9 triliun), serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mencapai Rp 188,7 triliun. “Kalau kita lihat realisasi dari April ke Mei menunjukkan dan menggambarkan berapa pendapatan negara terkumpul, dari Rp 810,5 triliun ke Rp 995,3 triliun, hampir Rp 185 triliun sendiri untuk satu bulan Mei saja,” beber Sri Mulyani. Sementara itu, belanja negara yang mencapai Rp 1.016,3 triliun berasal dari belanja pemerintah pusat yakni belanja K/L (Rp 325,7 triliun) dan belanja non K/L (Rp 368,5 triliun), serta transfer ke daerah (Rp 322 triliun). Sri Mulyani menyebut defisit APBN ini masih dalam sasaran target. Keseimbangan primer juga tercatat masih surplus sebesar Rp 192,1 triliun. “Tahun ini UU APBN menetapkan defisit total Rp 616,2 triliun, jadi ini Rp 21 triliun masih sangat kecil, tapi kita akan terus memantau perkembangan pelaksanaan APBN,” imbuhnya.
